Jakarta, Nasional | Cyberhukum.com | Isu keterlibatan dana judi online dalam pusaran kekuasaan nasional kembali mengemuka. Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, secara terbuka mengungkap keyakinannya bahwa dana dari praktik judi online mengalir ke lingkar kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama menjelang pemilihan presiden.
Pernyataan mengejutkan itu disampaikan dalam kanal YouTube milik mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, yang tayang pada Minggu, 1 Juni 2025. Dalam wawancara tersebut, Syahganda menyebut bahwa ia 90 persen yakin aliran dana ilegal tersebut telah masuk ke struktur pemerintahan Jokowi.
“Kalau dugaan pastilah. Saya 90 persen yakin dana judi online mengalir ke pemerintahan Jokowi, karena itu masa-masa menuju pilpres,” ujar Syahganda lugas.
Pernyataan Syahganda itu muncul di tengah mencuatnya rekaman suara yang diduga milik Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi. Dalam rekaman tersebut, Budi Arie menuding sejumlah pihak, termasuk PDIP dan Kepala BIN Budi Gunawan, sebagai aktor di balik pemberitaan miring soal judi online yang menyeret namanya.
Syahganda memandang rekaman itu sebagai sinyal bahaya akan konflik kepentingan di dalam pemerintahan, dan mendesak pembentukan Komisi Kebenaran sebagai lembaga independen untuk menyelidiki secara tuntas dugaan keterlibatan aparat negara dalam transaksi ilegal judi online.
“Ini bukan sekadar polemik. Perlu dibentuk Komisi Kebenaran untuk memastikan transisi kekuasaan ke Presiden Prabowo Subianto berlangsung tanpa bayang-bayang uang haram,” tegasnya.
Rekaman yang viral di media sosial itu sontak memicu diskursus publik soal transparansi, integritas lembaga negara, dan dugaan konflik internal elite pemerintahan. Sejumlah pengamat menilai, jika benar dana judi online mengalir ke aktor-aktor politik, maka ini dapat mencederai proses demokrasi dan menciptakan preseden buruk bagi pergantian kekuasaan nasional.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Istana Kepresidenan, PDIP, maupun Budi Arie dan BIN atas tudingan maupun rekaman yang beredar.
Isu judi online sebelumnya memang telah menjerat beberapa nama pejabat dalam sorotan publik. Meski pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online, sejumlah pihak mempertanyakan efektivitasnya dan menilai bahwa tindakan pemerintah belum menyentuh akar permasalahan. (Arip)
Komentar