Jakarta, Nasional | Cyberhukum.com | Pemerintah memastikan komitmennya dalam menjaga efisiensi anggaran hingga tahun 2026 sebagai bagian dari strategi kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan poin-poin utama dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2026. Pemerintah, katanya, berfokus pada pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global.
Rapat Paripurna tersebut menjadi momentum penting dalam proses penyusunan kebijakan fiskal jangka menengah, dengan menekankan sinergi antar lembaga negara guna mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami akan terus mengarahkan belanja negara agar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat, serta memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif,” ujar Sri Mulyani dari podium utama DPR RI.
Langkah efisiensi ini juga mencakup upaya memperkuat sektor prioritas nasional, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, dengan tetap menjaga defisit anggaran dalam batas yang aman. (Red)
Komentar